PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam penertiban kawasan hutan dan penguatan pengawasan sumber daya alam di wilayah Kalteng.
Hal ini menyusul kunjungan kerja Menteri Pertahanan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke Kabupaten Murung Raya yang menjadi bagian dari upaya strategis penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal perizinan.
“Mengenai hal-hal seperti perizinan, semuanya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kami menghormati proses hukum yang berjalan serta keputusan yang diambil pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum dalam menjaga tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
Langkah penertiban ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya alam sekaligus memperbaiki sistem pengawasan yang selama ini menghadapi tantangan rentang kendali.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan upaya penegakan hukum dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
