MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Asosiasi Kelompok Usaha Kerajinan Anyaman Rotan Kecamatan Gunung Purei kini memiliki sertifikat merek dagang resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sertifikat ini diserahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM (Disnakertranskop UKM) Barito Utara, M. Mastur, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Camat Gunung Purei, Kus Edi Harianto, pada Selasa (4/2/2025) di Aula Disnakertranskop UKM Barito Utara.
Sertifikat dengan nomor pendaftaran IDM001165856 ini diterima sejak 4 Juli 2023 dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun, hingga 4 Juli 2033. Perlindungan ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek.
Dalam sambutannya, M. Mastur menyatakan bahwa sertifikasi merek ini merupakan langkah strategis dalam melindungi produk lokal dan meningkatkan daya saingnya di pasar.
“Pendaftaran merek ini penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual produk lokal, khususnya anyaman rotan dari Kecamatan Gunung Purei. Dengan adanya sertifikat ini, produk kerajinan dari Barito Utara akan lebih dikenal luas, memiliki nilai tambah, serta membuka peluang pasar yang lebih besar,” ujar M. Mastur.
Ia juga berharap para pengrajin semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka.
“Kami dari pemerintah daerah akan terus mendorong dan mendukung pelaku usaha agar produk mereka berkembang dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi pengrajin anyaman rotan Gunung Purei untuk semakin maju dan berdaya saing,” tambahnya.
Sertifikat merek ini mencakup contoh merek dan jenis barang/jasa yang terdaftar serta ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dengan perlindungan merek ini, diharapkan kerajinan anyaman rotan dari Gunung Purei semakin berkembang, mendapatkan pengakuan lebih luas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
