MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, S.Ag, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi di daerah, namun menolak segala bentuk penyimpangan hukum yang merugikan rakyat.
“Kita ingin investasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Pembangunan harus membawa manfaat ekonomi yang adil, bukan malah menimbulkan keresahan,” tegas Hasrat, Kamis (30/10/2025).
Ia meminta PT Nusa Persada Resources (NPR) untuk menghentikan sementara operasi produksi sampai persoalan lahan terselesaikan secara hukum.
Menurutnya, penyelesaian yang adil akan menciptakan stabilitas sosial dan kepastian investasi jangka panjang.
Hasrat juga menyerukan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) yang nyata bagi masyarakat sekitar tambang.
Ia menutup dengan penegasan bahwa DPRD Barito Utara akan selalu berpihak pada rakyat dalam setiap proses pembangunan. (Redaksi)
