Aturan Baru LPG 3 Kg, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara Minta Jaminan Ketersediaan
MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Pemerintah diminta memastikan ketersediaan LPG 3kg di pangkalan jika aturan pelarangan penjualan di kios eceran benar-benar diterapkan. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, H Taufik Nugraha, menegaskan bahwa tanpa jaminan pasokan yang stabil, kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru dalam distribusi.
Menurutnya, LPG subsidi merupakan kebutuhan utama masyarakat kecil, sehingga kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada mereka. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi LPG 3kg berjalan lancar tanpa menimbulkan kelangkaan atau lonjakan harga.
“Jika warung dan kios tidak boleh lagi menjual LPG 3kg, maka pasokan di pangkalan harus benar-benar terjamin. Jika tidak, masyarakat yang berhak menerima subsidi justru akan kesulitan mendapatkannya,” ujar Taufik, Senin (3/2/2025).
Hingga saat ini, masyarakat dan pelaku usaha kecil masih menunggu kejelasan teknis mengenai aturan tersebut. Mereka khawatir jika distribusi tidak berjalan efektif, justru akan terjadi kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga di pasaran.
Taufik juga meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas mengenai mekanisme distribusi LPG 3kg ke pangkalan. Pengawasan harus diperketat untuk mencegah permainan harga dan penyimpangan dalam penyaluran.
Selain itu, ia memastikan bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat kecil. “Kami akan terus mengawasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan agen dan pangkalan resmi guna memastikan pasokan LPG 3kg tetap stabil dan mudah diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan pengawasan ketat dan jaminan pasokan yang mencukupi, kebijakan ini diharapkan bisa diterapkan tanpa merugikan masyarakat kecil di Kabupaten Barito Utara.
