PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – Pengusaha Kalimantan Tengah didorong tidak sekadar menjadi penonton dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaku usaha daerah harus mampu mengambil bagian dalam rantai industri dan pasokan kebutuhan IKN, mulai dari sektor hilirisasi sawit, agroindustri, distribusi, hingga pangan dan peternakan.
Dorongan tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA) Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam merumuskan arah program kerja organisasi. Melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Minggu (1/11/2026), HIPKA berupaya memetakan potensi usaha yang dapat dikembangkan untuk menangkap peluang ekonomi dari pembangunan IKN.
Ketua BPW HIPKA Kalteng, Junaidi, mengatakan pengusaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi. Menurutnya, perubahan arah pengelolaan anggaran pemerintah turut memengaruhi strategi yang perlu disiapkan oleh dunia usaha.
“Paradigma yang awalnya desentralisasi mengarah ke sentralisasi. Pengusaha wajib menyesuaikan kondisi,” ujar Junaidi, Minggu (1/11/2026).
Ia juga menyinggung besaran anggaran pemerintah yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha. APBN disebut berada di kisaran Rp4.100 triliun, sedangkan APBD Kalimantan Tengah 2027 diperkirakan sebesar Rp5,7 triliun dengan belanja modal sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar.
Dalam kondisi tersebut, pengusaha daerah perlu mencari peluang di luar ketergantungan terhadap belanja pemerintah. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah hilirisasi sawit dan agroindustri, terutama pengolahan hasil perkebunan, produksi kemasan pangan, serta penyediaan jasa pemasok kebutuhan industri.
Selain sektor perkebunan, peluang juga terbuka pada bidang distribusi dan perdagangan lokal. Kebutuhan pergudangan, angkutan komoditas, serta jaringan pemasaran produk daerah dapat menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung aktivitas ekonomi di kawasan IKN.
HIPKA juga memetakan potensi kemitraan pangan dan peternakan. Beberapa bidang yang dapat dikembangkan meliputi penggilingan beras, produksi pakan ternak, hingga integrasi peternakan sapi dengan perkebunan sawit.
Namun, untuk masuk dalam rantai industri tersebut, pengusaha harus memperhitungkan berbagai tantangan. Risiko gangguan pasokan bahan baku dan distribusi, terutama saat debit sungai menurun atau terjadi kekeringan, dapat memengaruhi kelancaran kegiatan usaha.
Karena itu, pengusaha diminta menjaga arus kas dan menyesuaikan ekspansi dengan kebutuhan pasar. Kesiapan kapasitas produksi, kelancaran distribusi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan industri menjadi hal penting agar pelaku usaha lokal mampu bersaing.
Melalui Rakerwil, HIPKA Kalteng berupaya merumuskan program yang mendorong pengusaha daerah lebih adaptif dan berdaya saing. Peluang ekonomi dari pembangunan IKN diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor usaha lokal, sehingga pengusaha Kalimantan Tengah tidak hanya menyaksikan pertumbuhan kawasan tersebut, tetapi juga ikut mengambil peran di dalamnya.
