PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – DPRD Kalimantan Tengah menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana yang tersisa pada akhir tahun. Pengelolaan APBD harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan SiLPA yang terlalu besar perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. “Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Kamis (5/8/2026).
Menurutnya, efisiensi tetap diperlukan agar penggunaan anggaran tidak boros. Namun, efisiensi tidak boleh menyebabkan program yang sudah direncanakan tidak terlaksana atau pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sudarsono menyebut SiLPA dapat terjadi karena sejumlah alasan. Faktor tersebut antara lain penyesuaian kebijakan, persoalan teknis dalam pelaksanaan program dan perubahan regulasi pemerintah pusat.
“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong evaluasi terhadap program yang memiliki serapan rendah agar dapat diperbaiki sejak awal. Menurut Sudarsono, keberhasilan APBD seharusnya tidak hanya diukur dari penghematan, tetapi dari sejauh mana anggaran mampu menghasilkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (redaksi)
