SiLPA Tinggi Perlu Dievaluasi, DPRD Kalteng Soroti Dampaknya ke Masyarakat
PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah mengevaluasi tingginya SiLPA agar tidak mengurangi manfaat anggaran bagi masyarakat. Dana yang tidak terserap dinilai berpotensi membuat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik tidak berjalan maksimal.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan SiLPA tidak selalu berarti pengelolaan anggaran berjalan baik. “Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menilai dana yang tidak digunakan akan berdampak terhadap masyarakat karena tidak berputar melalui kegiatan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan.
Menurut Sudarsono, munculnya SiLPA dapat dipengaruhi sejumlah faktor. Selain efisiensi, terdapat pula kendala teknis, penyesuaian kebijakan dan perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang membuat sebagian anggaran tidak terserap.
“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program yang memiliki tingkat serapan rendah. Optimalisasi anggaran dinilai penting agar APBD benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. (redaksi)
