PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kalimantan Tengah dinilai perlu diperkuat hingga tingkat desa. Langkah tersebut diperlukan agar pupuk yang dialokasikan pemerintah tidak diselewengkan dan dapat diterima petani sesuai ketentuan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan pengawasan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. “Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” ujar Sutik, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan pupuk bersubsidi sangat vital dalam mendukung kegiatan pertanian. Ketersediaan pupuk yang terjamin akan membantu petani menjaga produktivitas sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sutik mengingatkan lemahnya pengawasan dapat dimanfaatkan oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu modus yang disorot yakni pupuk bersubsidi dibeli dengan harga resmi kemudian dijual kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” katanya. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyimpangan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut Sutik, sosialisasi juga harus berjalan beriringan dengan pengawasan. “Jika pengawasannya semakin optimal, saya yakin pupuk bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak. Ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” imbuhnya. (redaksi)
