PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – Persoalan harga hasil kebun menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Kalimantan Tengah saat kunjungan kerja di Kabupaten Barito Timur. Masalah tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pendapatan petani plasma.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, mengatakan masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kemitraan perkebunan. “Kami menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari persoalan plasma, harga hasil kebun, hingga pendampingan koperasi. Semua itu menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya, Jumat (31/07/2026).
Menurut Ampera, persoalan harga hasil kebun tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pemasaran yang dilakukan melalui koperasi plasma. Karena itu, sistem pemasaran perlu dievaluasi agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih maksimal.
Ia memastikan Komisi II DPRD Kalteng akan melakukan pengawasan lanjutan setelah menerima aspirasi masyarakat. Pengawasan tersebut diarahkan untuk melihat secara menyeluruh pelaksanaan kemitraan antara perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat.
Ampera menilai koperasi harus mampu menjalankan fungsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan petani sekaligus menciptakan hubungan kemitraan yang lebih berkeadilan.
“Kami akan melihat persoalan ini secara menyeluruh. Pengawasan tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan terus kami lakukan agar hak-hak masyarakat benar-benar terlindungi,” tegasnya. (redaksi)