Pemprov Kalteng Dorong Kepastian Hukum bagi Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Hutan

PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Persoalan masyarakat yang tinggal di wilayah berstatus kawasan hutan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah mendorong adanya penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri ATR/BPN, Kamis, 23 April 2026.

Agustiar menjelaskan, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah didominasi kawasan hutan. Di sisi lain, masyarakat telah menempati sejumlah wilayah tersebut secara turun-temurun.

Kondisi itu membutuhkan penanganan yang cermat agar penyelesaian status kawasan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat. Pemerintah daerah memandang perlunya dukungan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar yang adil.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Kepastian hukum atas ruang hidup masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan persoalan agraria.

Melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan DPR RI, Pemprov Kalteng berharap persoalan status kawasan hutan dapat ditangani secara komprehensif dan memberikan kepastian bagi masyarakat. (Redaksi)

Comments (0)
Add Comment