PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan status kawasan hutan secara adil. Langkah tersebut dinilai penting karena banyak masyarakat telah tinggal secara turun-temurun di wilayah yang berstatus kawasan hutan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri ATR/BPN di Kalimantan Tengah, Kamis, 23 April 2026.
Agustiar menjelaskan, karakteristik wilayah Kalimantan Tengah didominasi kawasan hutan. Namun, di sejumlah wilayah tersebut telah terdapat permukiman dan kehidupan masyarakat yang berlangsung sejak generasi sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat persoalan status kawasan hutan perlu mendapat perhatian. Pemerintah daerah berharap penyelesaiannya dapat memberikan kepastian bagi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Agustiar juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah lama hidup dan memiliki keterikatan dengan wilayah tersebut.
Pemprov Kalteng berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian persoalan status kawasan hutan sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan yang adil. (Redaksi)