Gubernur Kalteng Soroti Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Reforma Agraria

4

PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Perlindungan masyarakat hukum adat menjadi salah satu hal yang ditekankan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam pembahasan persoalan agraria bersama pemerintah pusat dan DPR RI.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri ATR/BPN, Kamis, 23 April 2026, Agustiar menyoroti kondisi Kalimantan Tengah yang didominasi kawasan hutan, sementara sebagian masyarakat telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

Menurutnya, persoalan status kawasan hutan perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kehidupan warga yang telah lama menetap di wilayah tersebut.

Agustiar berharap pemerintah pusat memberikan dukungan dalam mencari penyelesaian yang adil. Penanganan persoalan tersebut juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan ATR/BPN dalam menangani persoalan pertanahan di Kalimantan Tengah.

Pemprov Kalteng berharap penyelesaian persoalan agraria dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di wilayah tersebut. (Redaksi)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.