PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa terbebani biaya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah mencakup mayoritas masyarakat tidak mampu di wilayah Kalteng. “Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, skema yang digunakan tetap melalui BPJS Kesehatan, namun pembiayaan iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Dengan demikian, masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan tanpa harus membayar iuran secara mandiri.
Menurut Suyuti, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalteng dalam memperkuat jaminan sosial sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat. Selain itu, keberlanjutan program ini juga menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan tetap optimal.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya sektor kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang tidak boleh terdampak efisiensi anggaran. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk tidak memangkas anggaran BPJS masyarakat.
“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat, jangan BPJS yang kena efisiensi, yang lain saja. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Selain pembiayaan BPJS, Pemprov Kalteng juga menyediakan layanan gratis kelas III di sejumlah rumah sakit provinsi bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawatdaruratan. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
