PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah meningkatkan serapan anggaran agar APBD dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pembangunan. Evaluasi program dinilai perlu dilakukan secara berkala, khususnya terhadap kegiatan yang memiliki tingkat penyerapan rendah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan besarnya SiLPA harus dilihat secara proporsional. “Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Sudarsono menjelaskan tidak terserapnya anggaran dapat membuat program pembangunan dan pelayanan masyarakat tertunda. Selain itu, dana yang tidak digunakan juga tidak memberikan efek ekonomi melalui aktivitas pembangunan di berbagai sektor.
Ia mengatakan penyebab SiLPA tidak selalu sama. Beberapa di antaranya berasal dari efisiensi, kendala teknis, penyesuaian kebijakan hingga perubahan aturan pemerintah pusat yang memengaruhi pelaksanaan program di daerah.
“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
Sudarsono meminta perangkat daerah memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Dengan serapan yang lebih optimal, APBD diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata kepada masyarakat. (redaksi)