PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – DPRD Kalimantan Tengah memastikan sejumlah program pemerintah akan kembali dievaluasi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kewajiban fiskal yang harus diselesaikan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan target pendapatan daerah sekitar Rp5,4 triliun masih optimistis dapat dicapai hingga akhir Desember. “Berdasarkan hasil evaluasi sementara, mudah-mudahan seluruh estimasi pendapatan daerah Tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai. Kami juga sudah menanyakan kepada Kepala Bapenda dan dijelaskan Insyaallah target tersebut bisa terealisasi sampai akhir Desember,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan target tersebut berasal dari pendapatan murni sekitar Rp5,1 triliun ditambah SiLPA kurang lebih Rp336 miliar. Dengan pendapatan yang masih sesuai proyeksi, perhatian DPRD kini diarahkan pada penataan belanja.
“Kalau estimasi pendapatan itu tercapai, berarti yang kita evaluasi tinggal sisi pengeluarannya. Memang akan ada penyesuaian karena hasil audit BPK sudah jelas dan ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan,” katanya.
Junaidi menyebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus diperhitungkan dalam APBD Perubahan, termasuk pengembalian DBH-DR serta pembayaran hak pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kondisi tersebut membuat program yang sebelumnya dirancang perlu dikaji kembali.
“Mau tidak mau, konsekuensinya program-program pemerintah yang sebelumnya menggunakan dana tersebut harus disesuaikan kembali. Karena itu pada APBD Perubahan nanti kita evaluasi lagi dan kita sesuaikan lagi program-program yang ada,” ungkapnya. (redaksi)