PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat adat. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Pemprov Kalteng dalam pertemuan bersama Tim Panja Komisi II DPR RI di Aula Jayang Tingang, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Tim Panja RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI ke Kalimantan Tengah. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dan diterima Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran.
Lima kabupaten di Kalteng menjadi bagian dari pembahasan RUU tersebut, yakni Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah menyambut proses pembahasan itu sebagai kesempatan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Linae, Pemprov Kalteng berharap regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat kedudukan daerah serta memperjelas batas wilayah dan karakteristik masing-masing kabupaten. “Kami berharap substansi yang dihasilkan nantinya dapat memperkuat kedudukan daerah, memperjelas batas wilayah dan karakteristik daerah, serta menjadi landasan kuat dalam mempercepat pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, termasuk perlindungan masyarakat adat,” pungkasnya, Kamis (25/06/2026).
Pembahasan RUU tersebut juga diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berdaya saing. Kepastian hukum mengenai kedudukan dan karakteristik wilayah dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Pemprov Kalteng berharap masukan dari pemerintah daerah dan elemen masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi. Dengan landasan hukum yang kuat, pembangunan diharapkan berlangsung lebih merata serta tetap memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat adat. (Redaksi)