SAMPIT, INFOBORNEO.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan penyaluran Biosolar di SPBU 64.743.04 Jalan HM Arsyad KM 39, Kecamatan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur, tetap berjalan normal di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan Biosolar sebanyak 8.000 liter guna memperkuat stok yang tersedia di SPBU tersebut.
“Kami memastikan stok Biosolar di SPBU 64.743.04 dalam kondisi aman. Per hari ini stok tercatat sebanyak lebih dari 6.300 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebesar 8.000 liter sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Edi, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM subsidi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan pasokan di lapangan.
Selain menjamin stok aman, Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap penyaluran Biosolar agar tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan pengawasan BPH Migas.
“Kami telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan penyaluran Biosolar dilakukan secara lebih selektif kepada konsumen yang berhak menerima BBM subsidi,” katanya.
Pertamina menegaskan kendaraan layanan publik dan darurat seperti ambulans serta mobil pemadam kebakaran tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan pengisian BBM di SPBU.
Pihaknya mengaku telah menginstruksikan seluruh lembaga penyalur BBM agar memberikan pelayanan cepat terhadap kendaraan prioritas yang memiliki kepentingan pelayanan masyarakat.
“Kami menginstruksikan seluruh lembaga penyalur agar selalu mengutamakan pelayanan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran,” jelas Edi.
Ia menambahkan, pelayanan di lapangan akan terus dievaluasi agar distribusi BBM subsidi berjalan lebih tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat.
Pertamina bersama aparat terkait juga terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima.