JAKARTA, INFOBORNEO — Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan setelah meraih predikat SAKIP BB (Sangat Baik) dalam evaluasi nasional tahun 2025. Peningkatan ini sekaligus mengukuhkan komitmen Pemko dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Selain peningkatan predikat SAKIP, DPMPTSP Kota Palangka Raya juga sukses menyabet penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta.
Palangka Raya menjadi satu dari tujuh pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Enam daerah lainnya adalah Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Balikpapan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Subang.
Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti bahwa upaya perbaikan tata kelola di daerah berjalan efektif dan terukur.
Tahun sebelumnya, Palangka Raya berada pada predikat B dengan nilai 64,85. Evaluasi terbaru menunjukkan lonjakan nilai yang menempatkannya pada rentang 70–80, sehingga masuk kategori BB. Nilai resmi akan dirilis Kementerian PANRB secara terpisah.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“SAKIP memastikan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah berjalan searah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menambahkan bahwa reformasi birokrasi tak boleh berhenti pada administrasi, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Aparatur berkinerja tinggi dan berintegritas adalah kunci pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Wali Kota Palangka Raya menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut serta menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi.
“Predikat BB adalah hasil jerih payah seluruh perangkat daerah. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki layanan publik dan memperkuat integritas aparatur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemko akan memperluas inovasi digital serta meningkatkan efisiensi birokrasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Kementerian PANRB berharap penghargaan ini menjadi penggerak bagi seluruh instansi pemerintah untuk terus membangun sistem kinerja yang efektif, memperkuat integritas, dan memperbaiki kualitas layanan publik.
“Penghargaan hanyalah awal. Yang terpenting adalah keberlanjutan perbaikan,” demikian pesan PANRB.