MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, S.Ag, memperingatkan adanya potensi konflik sosial akibat mekanisme pembayaran dana kompensasi lahan yang tidak transparan oleh PT Nusa Persada Resources (NPR).
“Penyaluran dana yang tidak transparan dan tanpa dasar hukum yang jelas dapat memicu ketegangan sosial serta memperlemah kepercayaan warga,” ujar Hasrat, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, penyaluran dana melalui Kepala Desa tanpa kejelasan status kepemilikan lahan adalah praktik yang menyimpang dari hukum.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.
Hasrat juga mengingatkan perusahaan agar menyalurkan kompensasi secara langsung dan sah kepada warga yang berhak.
Langkah ini, katanya, penting untuk mencegah konflik horizontal di wilayah pertambangan. (Redaksi)