MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan arah kebijakan kependudukan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Hal tersebut disampaikan pada rapat penyusunan PJPK 2025–2030.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Barito Utara, disertai kehadiran BKKBN Kalteng dan akademisi yang memaparkan kajian dinamika demografi terbaru.
Wakil Bupati Barito Utara menyebut pembangunan kependudukan tidak tepat jika hanya menyoroti angka populasi. “Penduduk adalah subjek pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan harus mampu meningkatkan kualitas hidup manusia dari berbagai aspek,” katanya. (Jumat, 17/10/2025)
Ia menilai penyusunan kebijakan akan efektif jika melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah.
Felix juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan data dan kebutuhan berbasis desa.
Melalui dokumen ini, pemerintah berharap dapat memperkuat daya saing daerah menuju generasi emas. (Redaksi)