Judul:
KASONGAN, INFOBORNEO.COM – Bupati Katingan, Saiful, bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Rumah Jabatan Menteri, Jakarta, Selasa (09/09/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Katingan.
Dalam paparannya, Saiful menekankan bahwa Katingan tidak pernah menerima Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sejak 2018. Padahal, daerah ini termasuk salah satu wilayah dengan kontribusi besar terhadap pelestarian hutan nasional. “Kami berharap ada solusi konkret dan perhatian lebih terhadap permasalahan yang kami hadapi. Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ucapnya, Selasa (09/09/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa ruang terbuka untuk pembangunan di Katingan hanya sekitar 12,56 persen dari total wilayah. Hal ini membuat pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah tersebut menjadi sangat terbatas.
Saiful pun mengajukan usulan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura). Menurutnya, Tahura dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga tetap menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
Selain itu, isu perdagangan karbon juga menjadi sorotan dalam audiensi. Saiful menilai hingga kini mekanisme carbon trading belum memberi dampak langsung kepada masyarakat setempat, meskipun wilayah Katingan masuk dalam proyek karbon berskala internasional.
“Pengelolaan Hutan Lindung Sebangau dan kawasan lain membutuhkan kebijakan komprehensif serta koordinasi lintas sektor. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kami yakin Katingan bisa mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat,” tutupnya. (Redaksi)