PALANGKA RAYA, INFOBORNEO.COM – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menekankan bahwa tata kelola keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal ini disampaikan melalui Penjabat Sekda Arbert Tombak dalam rapat pembahasan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk sektor strategis, Senin (21/04/2025).
Fairid menyadari bahwa anggaran tanpa akuntabilitas hanya akan menghasilkan proyek tanpa dampak, sehingga ia meminta OPD bekerja selaras antara rencana dan realisasi.
“Melalui rapat pembahasan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyempurnakan dokumen perencanaan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran,” kata Arbert.
Menurutnya, integrasi antara evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Target pembangunan 2025 dinilai hanya bisa dicapai jika pemerintah dan stakeholder bergerak dengan prinsip efisiensi dan kepentingan masyarakat.
Rapat juga diikuti Tim BPKP Provinsi Kalteng yang turut memberi masukan teknis terhadap strategi penganggaran.