MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dengan mengikuti peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu (5/3/2025). Acara ini berlangsung secara virtual melalui Zoom dan diikuti oleh sejumlah pejabat Pemkab Barito Utara di Ruang Rapat Setda Lantai I.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Barito Utara, Kepala Diskominfo dan Persandian, Kepala BKPSDM, serta beberapa kepala perangkat daerah lainnya. Peluncuran MCP ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah, menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pengawasan guna memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“MCP 2025 menjadi momentum penting bagi kami untuk semakin mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan korupsi. Harapannya, ini dapat menjadi bagian dari budaya pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Jufriansyah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menyoroti pentingnya implementasi MCP yang tidak hanya berorientasi pada skor tinggi, tetapi juga harus tercermin dalam praktik pemerintahan di lapangan.
“Keberhasilan MCP tidak hanya dilihat dari angka yang tinggi, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan perbaikan sistem di pemerintahan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus diiringi dengan langkah penindakan yang tegas guna memberikan efek jera bagi pelanggar aturan. Menurutnya, keseimbangan antara upaya preventif dan represif sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih baik.
Selain itu, Irjen Kemendagri juga menyampaikan bahwa Kabupaten Barito Utara telah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan Permendagri 15 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme kontrol di tingkat daerah.
Peluncuran MCP 2025 ditandai dengan seremoni simbolis berupa peniupan peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri. Langkah ini menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di daerah.