INFOBORNEO, Palangka Raya-BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah gelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada Selasa, (28/05) bertempat di Ruang Rapat Bajakan Induk Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul tersebut, BPJS Kesehatan yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan Dwi Hesti Yuniarti mengharapkan adanya ekosistem yang sehat dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain itu, kepada seluruh peserta forum yang hadir Hesti mengharapkan jika Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kualitas mutu layanan yang ada pada Program JKN. Menurutnya, selain melalui upaya kuratif dan rehabilitatif, juga penting untuk fokus terhadap upaya promotif dan preventif kepada seluruh peserta Program JKN.
“Terkait tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 ini, kami berharap dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak dapat berjalan dengan lancar demi peningkatan kualitas mutu layanan pada Program JKN. Karena dengan dukungan tersebut dapat memastikan bahwa seluruh Peserta JKN bisa dengan mudah mendapatkan akses layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun selain pemberian akses terhadap pelayanan kesehatan, kami berharap seluruh pihak dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif sejak dini karena upaya tersebut juga merupakan bagian dari Program JKN,” jelas Hesti.
Sebagai langkah awal dalam mendorong ekosistem Program JKN makin sehat di Provinsi Kalimantan Tengah. Hesti menyampaikan hambatan-hambatan dalam pemberian layanan kesehatan khususnya yang ada di Provinsi Kalimatan Tengah. Pihaknya juga menekankan pentingnya skrining riwayat kesehatan dilakukan sejak dini agar seluruh Peserta JKN dapat mengetahui risiko dirinya masing-masing terhadap potensi penyakit yang mungkin saja terjadi.
“Hingga saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah sudah sebanyak 350 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, diantaranya sebanyak 303 FKTP telah menerapkan sistem antrean online yang terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN, serta sebanyak 28 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 27 diataranya juga sudah menerapkan sistem antrean online terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN,” kata Hesti.
“Namun tantangan terhadap layanan kesehatan saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih menjadi perhatian untuk kita semua adalah terhadap ketersediaan obat. Hal ini perlu terus kita dorong demi peningkatan kualitas mutu layanan Program JKN,” lanjut Hesti.
Tak hanya itu, Hesti juga berharap dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan melakukan upaya pencegahan kecurangan dalam Program JKN diantaranya dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Dilain pihak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul memberikan masukan terhadap implementasi sistem antrean online pada Program JKN yang telah terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN yaitu adanya koordinasi yang baik antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan terkait implementasi aplikasi antrean online yang mana dapat dilakukan evaluasi dalam implementasinya. Dimana dalam antrean online ini rumah sakit bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada Peserta JKN, misal seperti ketepatan jadwal praktek dokter di poli untuk mengurangi waktu tunggu pasien.
“Saat ini, mutu layanan di rumah sakit menggunakan sistem antrean online sudah bagus, namun masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar menjadi lebih optimal khususnya pelayanan kepada peserta JKN yang ada di rumah sakit. Tentu dalam implementasinya memerlukan keterlibatan dari masing-masing manajemen rumah sakit,” kata Suyuti.
Suyuti berharap untuk pertemuan selanjutnya dapat melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah agar terjalin sinergi yang lebih kuat dalam upaya menjaga ekosistem Program JKN makin sehat.
“Adapun dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng terkait optimalisasi pelayanan adalah dari segi SDM dengan memberikan kesempatan para dokter khususnya yang ada di RSUD Doris Sylvanus untuk sekolah spesilistik guna melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Kemudian, Provinsi Kalimantan Tengah sendiri sudah mempunyai tiga rumah sakit provinsi yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus di Kota Palangka Raya, RS Jiwa Kalawa Atei di Kabupaten Pulang Pisau, dan RSUD Hanau di Kabupaten Seruyan. Selanjutnya mungkin bisa dilibatkan Disnaker untuk sisnergi lebih lanjut,” imbuh Suyuti.(Redaksi)