INFOBORNEO, Palangka Raya – Fokus jaga kualitas mutu terhadap layanan kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan ajak Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah bahas strategi optimalisasi layanan kepada Peserta JKN pada Rabu, (12/06) di Kota Palangka Raya. Pada kegiatan yang dihadiri oleh berbagai dokter spesialistik tersebut, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq menyampaikan bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan Amanah dari undang-undang yang bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatan layanan kesehatan.
“Berdasarkan amanat undang-undang, sejak 1 Januari 2014 negara kita sudah mempunyai sistem Jaminan sosial kesehatan atau yang lebih kita kenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dampak dari adanya Program JKN ini tentu adalah semakin terbukanya akses terhadap layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan tersebut, tentu dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder yang ada dalam ekosistem Program JKN agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tentu memberikan dampak maksimal kepada seluruh Masyarakat yang kita cintai,” kata Nuim saat membuka kegiatan.
Nuim juga mengatakan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dalam penyelenggaraan Program JKN. Hal tersebut menurut Nuim merupakan salah satu upaya dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga akan optimal dalam layanan kesehatan yang \berdampak pada kesejahteraan sosial.
“Kami laporkan juga bahwa di Kalimantan Tengah jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Mei 2024 ini terus bertambah, saai ini sudah mencapai sebanyak 349 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 28 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Pertumbuhan fasilitas kesehatan ini tentu kita harapkan akan berdampak kepada kualitas layanan sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ungkap Nuim.
Selain itu, Nuim juga mengingatkan untuk secara bersama-sama selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan berbagai macam tantangan yang ada dan dihadapi secara bersama-sama tentu akan menciptakan kondisi serta ekosistem Program JKN yang semakin kuat. Untuk itu ia berharap hasil dari pertemuan yang membahas upaya-upaya peningkatan kualitas mutu layanan ini dapat diimplementasikan saat memberikan layanan kepada masyarakat.
“Namun pasti akan ada tantangan tersendiri, BPJS Kesehatan yang mendapatkan tugas dari Pemerintah untuk menyelenggarakan Program JKN dituntut untuk bagaiman bisa menjaga mutu dan sustainabilitas dari Program JKN. Yaitu dengan tetap menjaga kualitas mutu dalam hal penjaminan agar seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem Program JKN mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk menghadapi tantangan tersebut tentu perlu penanganan dari sistem kendali mutu kendali biaya yang ada,” jelas Nuim.
Sementara itu dilain pihak, Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Mikko Uriamapas Ludjen yang juga merupakan salah satu dokter spesialistik di Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan jika melalui kesempatan ini pihaknya akan mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada.
“Di sini kami meminta masukan dari teman-teman dokter yang hadir berdasarkan pengetahuan serta pengalaman saat memberikan pelayanan di lapangan. Dengan apa yang disampaikan secara bersama-sama ini semoga dapat menjadikan layanan kepada masyarakat semakin lebih baik,” jelas Mikko saat memimpin diskusi.
Hasil dari pertemuan yang digelar bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut akan menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan yang ada pada Program JKN dengan tetap mempertimbangkan serta menjaga biaya atas pelayanan yang dilakukan. Dengan begitu diharapkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap mengutamakan kualitas serta mutu layanannya tanpa mengabaikan sisi pembiayaan.(Redaksi)