INFOBORNEO, Palangka Raya – Melalui Sekretaris Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah sampaikan komitmennya dalam mendukung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalteng. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaimi pada Selasa (26/09) dalam acara forum komunikasi.
Suhaimi mengatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program strategis nasional harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, di mana Program JKN merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan merupakan hak bagi seluruh Warga Negara Indinesia.
“kita harus membangun dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk mensukseskan program strategis nasional yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mana program ini adalah merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa jaminan sosial adalah hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia untuk mendapatkannya. Jaminan kesehatan adalah salah satu jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang implementasinya merupakan tanggungjawab bersama lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara jaminan sosial, penyedia pelayanan kesehatan, dan lembaga profesi komunitas masyarakat,” kata Suhaimi.
Ia juga menyampaikan pesan dari Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin, bahwa visi dari Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kalteng Makin Berkah, Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis melalui pembangunan SDM. Ia juga menekankan perlu peran serta kolaborasi dari pemerintah daerah untuk mendorong sektor swasta dan pelaku usaha maupun industri agar segera mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta JKN.
“Visi Provinsi Kalimantan Tengah di mana salah satunya yaitu mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia yang handal, sehat dan berdaya saing, dan upaya dalam membangun SDM yang sehat adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan jaminan kesehatan melalui akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dari segi biaya dan akses masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk menyiapkan anggaran dan mendukung suksesnya Program JKN,” jelas Suhaimi menyampaikan pesan dari Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
Tak lupa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ucapan terimakasih kepada kepada semua pihak yang sudah mendukung Program JKN di Kalimantan Tengah, sehingga pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Maret 2023 Kalimantan Tengah mendapatkan piagam UHC Awards.
“Piagam UHC Awards yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah dari Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan kebudayaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden tidak terlepas dari dukungan semua pihak, Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berkomitmen dalam mendukung Program Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan tengah,” imbuh Suahimi.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan jika melalui kegiatan ini pihaknya berkesempatan menyampaikan progres pelaksanaan Program JKN khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini penyelenggaraan Program JKN lebih lancar termasuk dalam hal pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
“Kami sampaikan progres yang kami lakukan sampai dengan saat ini yang merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan bahwa program ini adalah program staregis nasional yang memang kepentingannya untuk memastikan seluruh penduduk tidak ada yang satupun tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Karena saat ini kondisi keuangan Program JKN cukup baik dan lancar dalam pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Selain itu sudah banyak juga pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi yang sudah secara kepesertaan mencpai UHC,” kata Iqbal.
Ia juga menegaskan bahwa Program JKN adalah program bersama yang harus dijaga secara bersama-sama. “Konteks dalam penyelenggaran Program JKN di Indonesia adalah gotong royong, dan alhamdulillah Kabupaten Gunung Mas bulan ini sudah mencapai UHC. Sedangkan untuk jumlah pemanfaat atau akses terhadap layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Agustus 2023 sekitar 1,3 juta pemanfaatan,” tutup Iqbal.(Redaksi)