PALANGKA RAYA, INFOBORNEO – DPRD Kalteng mendorong Pemprov Kalteng lebih agresif menciptakan berbagai terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai menjadi kebutuhan agar keuangan daerah tetap kuat dan pembangunan tidak terhambat apabila terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan struktur pendapatan daerah selama ini masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal daerah cukup rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.
“Ketergantungan fiskal kita masih kepada pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, tentu harus ada langkah yang disiapkan. Sementara potensi-potensi pendapatan yang besar lebih banyak dikuasai pemerintah pusat,” kata Purdiono, Selasa (6/7/2026).
Menurutnya, banyak potensi sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki daerah, namun pengelolaannya masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi daerah untuk mencari peluang lain yang dapat dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Purdiono menilai Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu memperkuat strategi peningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Optimalisasi aset daerah, pelayanan sektor perpajakan dan retribusi, pengembangan investasi, hingga pemanfaatan potensi sumber daya yang menjadi kewenangan daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperluas sumber penerimaan.
Ia menegaskan inovasi fiskal harus menjadi agenda berkelanjutan. “Kami mendorong pemerintah daerah terus melakukan inovasi kebijakan fiskal agar berbagai potensi pendapatan yang ada di Kalteng bisa dioptimalkan. Dengan begitu, ketahanan fiskal daerah akan semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan,” pungkasnya. (redaksi)
