Musrenbang Kecamatan Lahei Barat Soroti Infrastruktur, Listrik, dan Blankspot Sinyal
MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kecamatan Lahei Barat berlangsung di Aula Iya Mulik Bengkang Turan, Kantor Kecamatan Lahei Barat, pada Senin (17/2/2025).
Acara ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor, dan dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam sambutannya, Hj Henny Rosgiaty Rusli menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam percepatan pembangunan di Kecamatan Lahei Barat.
“Masalah yang dihadapi Kecamatan Lahei Barat memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah infrastruktur jalan dan pasokan listrik yang masih terbatas. Kami mengimbau agar semua pihak dapat bekerja sama, baik dari pemerintah daerah maupun dunia usaha, untuk mendukung percepatan pembangunan yang lebih merata,” ujar Hj Henny.
Dalam forum Musrenbang ini, pemerintah dan masyarakat menyepakati sejumlah usulan prioritas pembangunan, termasuk pembangunan jalan, pagar Puskesmas, pagar sekolah, pagar lapangan bola, serta pagar kantor camat. Selain itu, juga diusulkan pembangunan pelabuhan desa, tribun, gedung olahraga (GOR), rumah dinas guru, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, turap, dan pengaspalan jalan.
Untuk rehabilitasi, usulan mencakup perbaikan Puskesmas, Pustu, jalan, jembatan, pagar dan plafon sekolah, rumah dinas perawat, serta peremajaan jaringan listrik. Sementara itu, pengadaan yang diajukan meliputi bibit coklat dan mobil dinas.
Dalam sesi diskusi, beberapa isu krusial juga disampaikan, seperti kondisi jalan poros kecamatan yang belum memadai, terutama di ruas Nihan Hilir, serta rusaknya sebagian besar jembatan semi permanen.
Masalah listrik juga menjadi perhatian utama, dengan wilayah Karamuan yang belum terjangkau pasokan listrik dari PLN. Selain itu, beberapa desa masih mengalami blankspot sinyal, yang menghambat komunikasi dan akses informasi bagi warga.
Di sektor ekonomi, mayoritas masyarakat Kecamatan Lahei Barat bergantung pada pertanian, tetapi harga komoditas karet yang cenderung turun menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, masih ada warga yang terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang juga menjadi isu dalam pembangunan daerah.
Hj Henny berharap, dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik, berbagai usulan prioritas dari Kecamatan Lahei Barat dapat terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
