Pj Sekda Barito Utara Ikuti Rapat Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2025

112

MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 melalui Zoom Meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah. Rapat ini dihadiri pula oleh Kepala Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA), serta Ketua Tim BPKP di aula Setda Barito Utara, Kamis (13/2/2025).

Dalam arahannya, Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menjelaskan bahwa pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah akan dilakukan secara nasional, termasuk di Kalimantan Tengah. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran pemerintah daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Ilham menekankan pentingnya penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah secara berkelanjutan, terutama di tengah momentum pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah. Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi oleh berbagai daerah, di mana beberapa daerah sudah bisa mengoptimalkan pendanaan pembangunan, sementara lainnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Saat ini banyak daerah yang mengalami transisi kepemimpinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat memprioritaskan isu-isu utama yang berkaitan dengan visi dan misi masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Ia menilai RPJMD menjadi peta jalan pembangunan lima tahun ke depan yang harus sesuai dengan target pembangunan nasional.

“RPJMD adalah pedoman utama dalam pembangunan daerah. Penyusunannya harus selaras dengan target pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat lokal,” jelasnya.

Dengan adanya pendampingan dari BPKP, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun anggaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, koordinasi yang erat dengan berbagai pihak juga diperlukan guna memastikan kebijakan pembangunan berjalan optimal.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.