MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Syahmiludin A Surapati, bersama Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Disdik Barito Utara, Matnoor, melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) pada Kamis (13/2/2025). Konsultasi ini diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS) Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikdasmen RI, Dr. Iwan Junaedi, M.Pd.
Kepala Disdik Barito Utara, Syahmiludin A Surapati, mengatakan bahwa konsultasi ini bertujuan membahas kebijakan program Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang akan datang. Selain itu, mereka juga ingin menyelesaikan berbagai permasalahan terkait persyaratan pengangkatan Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS) dengan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional (Jafung) Guru di Kabupaten Barito Utara.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mendalami mekanisme dan persyaratan yang perlu dipenuhi guna proses pengangkatan serta perubahan jabatan fungsional guru. Diharapkan, dengan adanya koordinasi ini, sistem pendidikan di Barito Utara dapat berjalan lebih baik dan tenaga pendidik mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Syahmiludin menekankan pentingnya koordinasi dan dukungan dari Dirjen GTK Kemendikdasmen RI agar regulasi yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi tenaga pendidik di daerahnya. Dengan demikian, pendidikan di Barito Utara semakin berkembang dan mampu mencetak generasi yang berkualitas.
“Alhamdulillah, kita telah diterima langsung oleh Dr. Iwan Junaedi, M.Pd., untuk membahas mekanisme, persyaratan, maupun permasalahan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional guru di Kabupaten Barito Utara,” jelasnya.
Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan seluruh tenaga kependidikan di Kabupaten Barito Utara dapat lebih siap menghadapi perubahan regulasi yang ada. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat semakin erat guna meningkatkan mutu pendidikan.
