MUARA TEWEH, INFOBORNEO.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, DPRD, dan Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3 berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, ini membahas pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu.
Anggota DPRD Barito Utara, Drs H Asram, menegaskan pentingnya pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K penuh waktu mengingat peran signifikan mereka dalam berbagai dinas, terutama administrasi dan teknologi. Ia bahkan menyarankan agar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditunda hingga seluruh tenaga honorer diangkat sebagai P3K.
Lebih lanjut, Asram meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendata tenaga honorer secara akurat untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). RDP ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
